pemekaran daerah adalah. Penghapusan Daerah adalah Pencabutan. pemekaran daerah adalah

Data menunjukkan bahwa daerah-daerah yang sudah dimekarkan selama lima tahun terakhir setidaknya berjumlah 128 untuk kabupaten/kota dan enam provinsi. 1UUD 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah Pemekaran dan penggabungan daerah di Indonesia adalah pembentukan dan/atau penggabungan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. adalah analisis deskriptif kualitatif dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Dalam UU No. Adapun moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan saat ini adalah kelanjutan moratorium hasil kesepakatan rapat konsultasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Pimpinan DPR RI Marzuki Ali, 14 Juli 2010 di Istana Negara. com, Jakarta - Pada Kamis 30 Juni 2022, Rapat Paripurna DPR RI telah menyetujui tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait provinsi baru Papua atau DOB (Daerah Otonomi Baru) Papua menjadi Undang-Undang (UU). Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Hubungan. Pemekaran Daerah 2007 Pada tahun 2007, diterbitkan 5 Peraturan Daerah tentang pemekaran wilayah administrasi Kota Pematangsiantar, yaitu:. Tujuan dilakukannya pemekaran daerah adalah untuk. TINJAUAN PUSTAKA 2. Wilayah yang luas memang menjadi peluang untuk pemekaran. com - Jumlah provinsi di Indonesia resmi bertambah menjadi 37 provinsi. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status. kebijakan pemekaran wilayah atau daerah di setiap kecamatan. Oleh. Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benny Irwan, mengatakan bahwa pemerintah saat ini tidak. filosofis, tujuan pemekaran daerah ada . satu indikator penting baik untuk pemekaran daerah maupun untuk penyerahan urusan daerah. Dengan demikian total jumlahnya mencapai 524 daerah otonom yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota. Pemekaran adalah sesuatu bagian yang utuh atau suatu kesatuan yang dibagi atau dipisahkan menjadi beberapa bagian yang berdiri sendiri. Ibu kotanya berada di Balige. Ibu kota kabupaten ini terletak di kecamatan Tanjung Selor, yang juga merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Utara. 181,92 km² dengan jumlah penduduk pada. A. Bahkan tidak jarang terjadi kekisruhan di daerah-daerah yang dimekarkan akibat perebutan kekuasaan. Pemekaran daerah sejatinya ditujukan dalam rangka menyelesaikan ketertinggalan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memaparkan beberapa evaluasi otonomi daerah saat upacara peringatan ke-23 Hari Otonomi Daerah tahun 2019 di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (25/4/2019). mendukung pengelolaan masalah sosio kultural di daerah dan di tingkat nasional. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. A. JAKARTA, KOMPAS. com dari berbagai sumber,. Ketentuan yang mengatur tentang daerah yang gagal dalam menyelenggarakan otonomi daerah I. Selengkapnya, dalam 5 tahun saja, rakyat Indonesia harus memilih satu. Berbeda dengan konsep negara serikat atau negara bagian, ada. Azies Bauw LEGAL PLURALISM : 5VOLUME 8 NOMOR 1, JANUARI 2018 tercantum pada Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4), namun istilah yang dipakai adalah pemekaran daerah berarti pengembangan dari satu daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom. Penghapusan Desa. Malah ada yang menilai pemekaran daerah sebagai penyebab ketertinggalan itu sendiri. Dengan dasar itu pula, barangkali, pihak Depdagri kembali menyahuti usul-usul pemekaran, apalagi memang masih ada sejumlah usulan yang diterima pada periode pemerintahan sebelumnya. 3. 10. Maka lahirlah UU No. Pertimbangannya, dengan menjadi. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No. Seperti yang kita ketahui, pembangunan wilayah di Indonesia pada awalnya tidak merata,. 2. Pertama, instrumen peraturan perundang-undangan yang terlalu longgar, khususnya di bawah UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP 129/2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan. administratif dari satu wilayah menjadi dua atau beberapa wilayah. Meskipun syarat-syarat . Daerah yang ingin menjadi daerah otonom sendiri umumnya adalah daerah memiliki kekayaan sumber daya alam. CC BY-SA 4. Sebelumnya, pemerintah juga mewacanakan untuk pemekaran provinsi di Papua. Perubahan UU No. Kecamatan Inuman adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Cerenti, yang diresmikan menjadi Kecamatan Defenitif pada tahun 2002 sesuai Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 yang terdiri dari 9 desa, diantaranya adalah desa Kampung Koto Kecamatan Inuman. Bisa dibilang, arti daerah otonom adalah wujud dari pemerintahan daerah yang ada di Indonesia. Masalah-masalah yang terjadi dalam masa pemekaran daerah salah satunya adalah aspek ekonomi (B apenas, 2008). 2. Sebelumnya, di tahun 2008, pemerintah melakukan pemekaran terhadap Kabupaten Nduga, yang dulunya adalah bagian dari Kabupaten Jayawijaya. Judul: Dinamika Politik Pemekaran Daerah Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) vii+170 hlm. Dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penataan daerah dilakukan. pemekaran daerah. 9. Jayapura, Jubi TV – Pengertian Daerah Otonom Baru (DOB), yang secara garis besar berarti daerah yang berwenang mengatur rumah tangganya sendiri. 22/1999 yang belakangan direvisi lagi menjadi UU No. Untuk itu, p. Kota Tangerang Selatan (Sunda: ᮒᮍᮨᮛᮀ ᮊᮤᮓᮥᮜ᮪, translit. 3. Jadi, pemekaran wilayah dikabupaten saya berjalan sukses sesuai harapan. Jadi dengan demikian daerah/wilayah pemekaran adalah suatu daerah/wilayah yang sebelumnya satu kesatuan yang utuh yang kemudian di bagi atau dimekarkan. Pemekaran dan penggabungan daerah di Indonesia adalah pembentukan dan/atau penggabungan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. masyarakat di daerah pemekaran, baik di daerah baru dan daerah asal. Persyaratan pemekaran daerah tercantum dalam Pasal 33-43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan khusus Papua juga diatur dalam UU Otsus. Berarti kan Sulut termasuk karena berbatasan dengan Filipina. Monica Ayu Caesar Isabela. Perlu diperhatikan, meski terlihat serupa namun ada perbedaan antara tugas dan wewenang DPD dan DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan prinsip otonomi Daerah ini, pemekaran daerah yang merupakan bagian integral dari pemerintahan daerah di arahkan untuk memberikan peningkatan kinerja Daerah yang meliputi penyelenggaraan. Begitupula dengan pemekaran di level kecamatan sepertiJudul penelitian ini adalah Model Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Pada Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran. Mengingat : 1. Menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri agama. Pemekaran suatu wilayah Desa dilakukan oleh pemerintahan Daerah harus melihat dari segi sosial, suatu. A. Gubernur bersama DPRD Provinsi Sumatera Selatan merencanakan untuk melakukan pemekaran daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang salah satunya. Mekanisme pemekaran daerah. (2). Tentu punya tujuan agar wilayahnya menjadi lebih baik dibanding sebelum ada pemekaran. com- Tiga undang-undang tentang pembentukan provinsi baru di Papua telah resmi diundangkan setelah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (25/7/2022). 78 Tahun 2007 penggabungan daerah adalah penyatuan daerah yang dihapus ke dalam daerah lain yang bersandingan, sedangkan Pemekaran wilayah adalah pemecahan daerah provinsi atau kabupaten/ kota menjadi dua daerah atau lebih. Pemekaran Daerah Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai prasarana daerah, infrastruktur daerah, dan pemekaran daerah adalah dana Alokasi Umum . Isu tersebut belakangan ini ramai dibicarakan di media sosial, dan memunculkan spekulasi di masyarakat. Namun, saat ini Nduga adalah wilayah termiskin di Papua. Akibat dari perbedaan dari hasil pemekaran Kabupaten Kerinci ini adalah perpindahan pusat perpindahan ibu kota kabupaten ke desa Bukit Tengah, Kecamatan Siulak. 1 Usulan pemekaran daerah sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2004. A. Usulan pembentukan Kabupaten Mandau sendiri sebenarnya sudah dimulai pada tahun 1999, yang dituangkan dalam Draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Inisiatif DPR-RI periode 1999-2004 dan periode. Landasan hukum. Pemekaran daerah tidak hanya terjadi di tingkat Provinsi, tetapi juga di tingkat Kabupaten/Kota. Hal ini dijadikan alasan utama karena adanya kendala geografis,. Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/ kota menjadi dua daerah atau lebih. BPHN - Kemenkumham RISalah satu cara yang bisa digunakan untuk mengatasi keterbatasan fasilitas untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil adalah dengan melakukan pemekaran wilayah. satunya adalah pemekaran daerah. Konsentrasi saat ini, menurut Masduki, masih pada pembenahan kinerja pemerintahan daerah supaya mandiri secara fiskal. Seiring dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung pada 2004, UU No. diebutkan bahwa daerah yang menjadi prioritas pemekaran adalah daerah perbatasan. Penelitian ini berhasil menemukan bukti empiris bahwa. 129/2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, memang masih dianggap memiliki banyak kekurangan. Penggabungan daerah adalah penyatuan daerah yang dihapus ke dalam daerah lain yang bersandingan. 129 Tahun 2000, tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan. Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. DPD mengajukan RUU terkait otonomi daerah,. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi. Melihat luasnya wilayah negara Indonesia nampaknya pemekaran daerah memang terkait erat dengan kebutuhan daerah Pemekaran Desa menurut UU Desa. Dikutip dari Kppod. Selengkapnya, dalam 5 tahun saja, rakyat Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa dan masyarakat Desa Salimbatu Permai masih kurang memahami konsep pemekaran daerah, tujuan pemekaran, dan tata cara pemekaran daerah secara sempurna. Aspek keuangan muncul sebagai akibat dari perubahan sistem alokasi keuangan. 7. Sebelum. Baca Juga: Tahun 2023 ada Provinsi Baru?Inilah Deretan Daerah yang Bepotensi Menjadi Provinsi Baru “Pemekaran daerah. pemekaran daerali dalam bentnk pembentukan Kabupaten/ Kota yang baru didasarkan pada pertimbangan - pertimbangan kemampuan ekononomi daerah, potensi daerah, sosial politik, sosial budaya, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lainnya. com - Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa sejak 2014 pemekaran atau penggabungan wilayah sudah dihentikan atau moratorium. Warga yang. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengisyaratkan perlunya. Seperti yang sudah saya tuliskan di atas fenomena pemekaran daerah semakin menarik dengan munculnya keterlibatan para elite politik di tingkat pusat dalam mengangkat isu tersebut di Dewan. Kepala daerah otonom baru yang pertama kali ditangkap adalah Bupati Sarolangun (Jambi) HM Madel yang menjadi tersangka korupsi dana pembangunan dermaga ponton senilai Rp 3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia. Sampai dengan tahun 2016, informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang. 681 jiwa. pemekaran daerah. Ternyata pemekaran daerah di Indonesia mempunyai tujuan yang sangat mulia menurut R. Provinsi Gorontalo kemudian lahir pada tanggal 5 Desember 2000 berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000. Pemekaran suatu daerah dilakukan karena alasan sejarah, yaitu bahwa daerah hasil pemekaran memiliki nilai historis tertentu. UU No. Penataan yang diperintahkan UU Desa harus berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari sudut teknik organisasi pemekaran daerah/wilayah adalah untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Pemekaran dan. Kabupaten Buton terletak di Pulau Buton yang merupakan pulau terbesar di luar pulau induk Sulawesi, yang menjadikannya pulau ke-130 terbesar di dunia. Aspek historis, yakni kesejarahan; dan aspek sosial-budaya, yakni kondisi masyarakat dan etnis. Kondisi sekarang inilah yang terjadi di Koto Inuman, denganluas 18,5 KM² dan banyak Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Theo Litaay, mengatakan rencana pemekaran wilayah Papua dilakukan atas masukan dari daerah-daerah, kabupaten, sampai dewan adat setempat. Hal. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Pasarwajo. 11. Apabila ditinjau dari. Daerah Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih daerah yang bersanding, yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi daerah baru. Pembentukan daerah dapat berupa pemekaran. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding. Pemekaran daerah di Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 1950. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah embrio dari lahirnya reformasi keuangan daerah di Indonesia. Berikut beberapa catatan kronologi singkat tentang perjalanan proses pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) di Sumatera Selatan yang dirangkum dari berbagai sumber. KOMPAS. Disebutkan dalam Pasal 1 ayat 10 bahwa pemekaran adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau. dimekarkan, maka daerah tersebut harus melalui tahapan daerah persiapan. Secara . Pemekaran atau penggabungan daerah di Indonesia adalah pembentukan atau penggabungan wilayah administratif baru di tingkat provinsi. Pemecahan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota. 11 Dampak pemekaran wilayah dapat dilihat dari keadaan masyarakat serta pemerintah baik pemerintah daerah baru maupun pemerintah pusat, salah satunya adalah perluasan pelayanan pemerintah, dampak lainnya baik positif maupun negatif akan dibahas lebih lanjut dalam artikel berikut ini. 6. UU No. Membangun Birokrasi Ramping dan Agile. Tahun 2004, kebijakan pemekaran daerah . Konsentrasi kegiatan dan pertumbuhan pembangunan yang selama ini berada di ibu kota pemda perlu dicarikan solusinya. (Topik. 3. Tulisan ini mengangkat tentang “Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, dengan identifikasi masalah sebagai. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempat kerja, lapangan berusaha, meningkatkan. Undang Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-2 yang terdiri dari: Pasal 18 Ayat 1 - 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2 dan. Adapun alasan dilakukannya pemekaran daerah adalah: (i) timpangnya pemerataan dan keadilan; (ii) kondisi geografis Landasan hukum terbaru untuk pemekaran wilayah di Indonesia adalah Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan hasil amandemen Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan landasan pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 tentang Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Jayapura, Jubi. Pemekaran wilayah tersebut berupa pemekaran kecamatan dan pemekaran Desa/Kelurahan. 23 Tahun. Namun pada pemekaran daerahPemekaran Desa menurut UU Desa. Kecamatan Inuman adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Cerenti, yang diresmikan menjadi Kecamatan Defenitif pada tahun 2002 sesuai Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 yang terdiri dari 9 desa, diantaranya adalah desa Kampung Koto Kecamatan Inuman. Pada kasus sulawesi Utara terjadi pemekaran wilayah yaitu menjadi propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Gorontalo. Selengkapnya, dalam 5 tahun saja, rakyat Indonesia harus. daerah di Indonesia adalah merupakan bagian dari proses besar pemekaran wilayah yang berdimensi politik, hukum, ekonomi, sosial dan teknis pemetaan (Chalid, 2005). Terakhir, syarat fisik kewilayahan,. Pada pasal 2 menyebutkan pemekaran daerah/wilayah yakni : antara pusat dan daerah. berbahaya adalah lahirnya kelompok yang dominan, yang kemungkinannya relatif kecil di wilayah yang besar. adalah Papua Barat, berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2007. Reformasi tahun 1998 melahirkan tuntutan desentralisasi dan otonomi daerah. Bahkan pasca pemilu 2004 mekanisme pembentukan Daerah Otonomi Baru bertambah. Tak kurang ada tiga kelompok kepala daerah di Papua telah mendeklarasikan diri sebagai calon daerah pemekaran berdasarkan wilayah adat: Provinsi Tabi meliputi Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura,. Luas kabupaten Bulungan yakni 13. (2) Pemekaran Daerah dilakukan. Kondisi sekarang inilah yang terjadi di Koto Inuman, denganluas 18,5 KM² dan banyakSedangkan pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota menjadi lebih dari satu daerah. Data. Dapat dilihat pada “Laporan Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah, 2001-2007”, yang dilakukan oleh Bappenas bekerjasama dengan. Dalam ilmu politik,. Sementara itu, rincian daerah yang diklaim akan menjadi provinsi baru adalah sebagai berikut: 1. Dia menjelaskan, pemekaran daerah di Indonesia terjadi sejak lahirnya Undang-Undang. Legalisasi pemekaran wilayah. Lebih baik disitu tentu relatif. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas. 2 Pemekaran. 11. Jarak yang ditempuh dari satu ujung ke ujung lain wilayah Indramayu cukup jauh. daerah pemekaran di Sumatera Utara tidak termasuk 80 persen daerah 6pemekaran yang dianggap gagal. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui. 12 . Keputusan itu disetujui oleh anggota dewan dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/6/2022). Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia yang tertuang pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. 25 Tahun 1999 yang direvisi dengan UU No. pemekaran daerah lebih didominasi oleh proses politik daripada proses. Pembahasan. wacana pemekaran daerah tersebut adalah wacana pemekaran Kabupaten Mandau yang ingin memekarkan diri dari Kabupaten Bengkalis. Sejarah Ogan Ilir. com - Kementerian Dalam Negeri membantah isu rencana pemekaran sembilan provinsi baru di Pulau Jawa.